» Satuan Mata Kuliah

» Artikel

» Artikel

» Undang - undang

» Peraturan Pemerintah

» Keputusan Presiden

» Keputusan Meteri

» Peraturan Daerah

I.

UU 01-2004 Perbendaharaan Negara

UU 02-2004 Peny Persl Hub Industrial

UU 03-2004 Perubahan 23-1999 BI

UU 04-2004 Kekuasaan Kehakiman

UU 05-1974 Pokok-2 Pemerintahan di Daerah

UU 05-2004 Mahkamah Agung

UU 12-2003 Pemilu DPR, DPD dan DPRD

UU 12-2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Negri Banten

UU 13-1992 Perkeretaapian

UU 22-1999 Pemerintahan Daerah

UU 22-2004 Komisi Yudisial

UU 23-1999 Bank Indonesia

UU 24-1992 Penataan Ruang

UU 25-1999 Per keuangan Pemerintah Pusat&Daerah

UU 25-2000 Propenas

UU 25-2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 28-1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

UU 31-1999 Tindak Pidana Korupsi

UU 32-2004 Pemerintahan Daerah

UU 33-2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat&Daerah

UU 34-2000 Pajak Retribusi

II.

PP 06-1981 Iuran Pemb Eksploitasi dan Pem Pras

PP 17-1999 Penyehatan Perbankan

PP 20-1990 Pengendalian Pencemaran Air

PP 20-2001 Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

PP 22-1982 Tata Pengaturan Air

PP 23-1982 Irigasi

PP 23-1996 Penindakan di Bidang Cukai

PP 24-2003 Perlindungan Saksi Pidana Teroris

PP 27-1991 Rawa

PP 35-1991 Sungai

PP 46- 2003 Perb-2 TT Impor

III.

1.

Kepress 91-1999 Jaringn Dokumentasi Informasi Hukum Nasional

2.

Kepress 188-1998 Tata Cara Mempersiapkan Tata Cara Penyusunan RUU

IV.

KEPUTUSAN MENTERI

kep-Mendagri 63 tahun 1999 Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemdes

Kep-Mendagri 64-1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

kep-Mendagri 65-1999 Ped Umum Peng Pembentukan Kelurahan

Kep-Menkeu 546-2003 Tarif Impor

Kep-MenKeu 547-2003 Tarif Pabe Impor

Kep-Menkue 545-2003 Pen Klasf Brng Impor

Perda Provinsi Banten

Perda 01-2001

Perda 02-2001

Perda 03-2001